SEMARANG- Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah menyatakan, perpanjangan izin lingkungan seharusnya tidak diperlukan lagi oleh para pelaku industri. Pasalnya, kondisi tersebut kerap memberikan masalah, khususnya keberadaan penduduk baru.
Kepala BPMD Jateng, Sudjarwanto Dwiatmoko mengatakan, mengenai izin ini akan ditinjau ulang lagi oleh Mendagri, khususnya HO atau izin lingkungan. Namun bukan berarti dihilangkan, karena itu juga penting.
“Yang perlu dihilangkan adalah tentang perpanjangan izin HO. Nantinya tidak kami setujui lagi,” katanya.
Dicontohkan, keberadaan penduduk baru yang saat pembangunan industri tersebut belum ada di situ bisa menjadi masalah baru. Apalagi, selama ini mereka merasa tidak mendapatkan apa-apa.
“Ini perlu adanya pembenahan di Mendagri,” ujarnya.
Terkait perpanjangan perizinan yang terpenting dilakukan adalah memantau perkembangan prosesnya, apakah berdampak atau tidak. Jika dari evaluasi ditemukan adanya dampak yang muncul, maka pada perpanjangan HO itu harus ditinjau kembali.
“Misal apakah harus mengubah teknologi atau memberikan kompensasi dari kerugian yang muncul, dan harus segera diselesaikan,” terangnya.
Sementara itu, terkait dengan jenis izin diakuinya saat ini ada 17 sektor perizinan yang terbagi pada beberapa proses izin. Saat ini BPMD Jateng sedang mengusulkan ke Pemerintah pusat mengenai adanya sinkronisasi pada proses perizinan tersebut.
“Di sisi lain, kami terus memperbaiki proses penyelesaian izin tiga jam tersebut, bahkan diupayakan agar waktu tersebut dapat lebih dipercepat,” tandasnya.(aln)
