SEMARANG- Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah terus mengembangkan Rumah Pangan Kita (RPK) di sejumlah daerah. Pada tahun 2016 ini, ditargetkan ada 600 unit RPK yang akan didirikan, dengan realisasi hingga saat ini yang sudah mencapai 88 unit RPK.
Kepala Bulog Divisi Regional Jateng, Usep Karyana mengatakan, melalui RPK ini keterlibatan Bulog yakni pada upaya suplai produk-produk komoditas pangan, sejalan dengan tugas dan fungsi Bulog. Beberapa komoditas yang disuplai Bulog ke RPK diantaranya beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu.
“Melalui RPK, kami ingin lebih mendekat ke masyarakat hingga ke desa-desa. Ini sekaligus memberi kemudahan penyediaan komoditas pangan, serta untuk stabilisasi harga,” katanya, kemarin.
Dengan adanya RPK, lanjutnya, ada ketersediaan komoditas pokok di desa, sehingga masyarakat tidak perlu berbondong-bondong ke pasar ketika membutuhkan produk tertentu. Dengan begitu, akan menghemat pengeluaran masyarakat.
“Apalagi, dari sisi harga yang dipatok juga berdasarkan harga pemerintah yang telah kami patok. Jadi, bisa kami pastikan jika komoditas pokok yang dijual di RPK tersebut lebih murah dari harga yang ada di pasaran, dengan kualitas yang bagus pula,” jelasnya.
Menurutnya, RPK dapat dimiliki oleh siapapun, dengan persyaratan yang mudah. Masyarakat bisa mengajukan pendirian RPK ke kantor Bulog terdekat, dengan syarat KTP, KK dan menyediakan uang minimal Rp5 juta untuk pembelian barang komoditas, serta memiliki ruang untuk mendisplai produk di rumahnya.
“Nanti akan kita survei, dimana target kami dalam satu Rukun Warga (RW) hanya boleh ada satu RPK saja,” Bagi yang ingin mengajukan RPK tersebut, silahkan langsung ke kantor Bulog terdekat,” ungkapnya.
Usep mengaku, saat ini setidaknya sudah ada 149 orang yang telah mengajukan pendirian RPK. Hanya saja yang baru disetujui dan memenuhi syarat baru 88 unit.
“Dari yang sudah terealisasi, kebanyakan RPK berada di Kota Semarang, Banyumas, serta Surakarta. Dan kami optimis tahun ini bisa 600 RPK di Jateng,” tegasnya.
Sementara, RPK kini juga mulai dikolaborasikan dengan program Kementrian Sosial, terkait pencairan dana kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini akan diterapkan sistem elektronik yang bekerjasama dengan perbankan.(aln)
