SEMARANG- Penerapan belanja dengan sistem e-katalog dapat mencegah aktivitas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Apalagi, selama ini pengadaan barang dan jasa termasuk dalam tiga besar masalah terjadinya korupsi di Indonesia.
“Dengan belanja melalui sistem e-katalog, diharapkan dapat menghindari kemungkinan terjadinya KKN,” kata Sri Puryono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, disela Sosialisasi e-Katalog LKPP Nasional, di Hotel Grasia Semarang.
Dalam hal ini, pihaknya mengapresiasi perusahaan penyedia barang dan jasa untuk pemerintah, CV Solusi Arya Prima melalui premmiere.co.id yang telah menginisiasi penjualan kebutuhan produk teknologi informasi pemerintah melalui e-katalog.
Pihaknya menilai, dengan keberadaan perusahaan barang dan jasa pada aktivitas belanja dengan sistem e-katalog ini menjadi “early warning” bagi pihak-pihak tertentu untuk tidak melakukan KKN.
“Pada dasarnya kami ingin melayani masyarakat secara prima, transparan, cepat, murah, dan akuntabel. Dengan pembelian melalui e-katalog orang tidak harus bersinggungan. Kalau nanti mereka bersinggungan dengan pihak penyedia maka bisa jadi disitulah terjadi KKN,” tegasnya.
Dijelaskan, di seluruh Indonesia hanya ada enam perusahaan penyedia barang dan jasa untuk teknologi informasi. Secara rinci, masing-masing satu ada di Semarang dan Yogyakarta, selebihnya berada di Jakarta.
“Secara keseluruhan kami siap melakukan belanja melalui e-katalog, hanya untuk tingkat kabupaten/kota masih perlu didorong,” jelasnya.
Terkait kegiatan sosialisasi, Direktur CV Solusi Arya Prima, A.M. Ishak menyatakan, masih perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terutama SKPD dan institusi mengenai e-katalog.
“Jika mereka paham tentu akan lebih nyaman ketika akan melakukan pembelian melalui e-katalog,” ujarnya.
Dikatakan, sejauh ini sudah mulai banyak SKPD yang melakukan pembelian melalui e- katalog di antaranya dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dispendukcapil.
“Kebanyakan SKPD yang melakukan pembelian adalah yang tinggi dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat. Untuk jumlahnya masih sedikit karena memang baru aktif pada tanggal 28 Agustus lalu,” katanya.(aln)
