Pelabuhan Indonesia Jangan Diserahkan Asing

– SEMINAR- Rizal Ramli, saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional yang digelar di Universitas Muhammadiyah Semarang. FOTO : ANING KARINDRA



SEMARANG – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Rizal Ramli mewanti-wanti agar pelabuhan di Indonesia, terutama yang berada di jalur strategis tidak diserahkan ke asing seutuhnya. Pelabuhan yang dimiliki harus bisa dikelola dan dibangun sendiri untuk mewujudkan kedaulatan bangsa.


“Misalnya ini kan Selat Malaka, banyak yang mau untuk bikin pelabuhan besar di situ. Ya Amerika, ya China, ya kita nggak kasih. Karena kita nggak ingin, alur choke point kita satu lewat Selat Malaka, dua Selat Lombok, satu lagi di timur, tiga jalur ini kita nggak boleh kasih kesempatan untuk asing menguasai,” kata Rizal Ramli, usai menjadi pembicara dalam Seminar Nasional yang digelar di Universitas Muhammadiyah Semarang.


Dikatakan, saat ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru lebih condong pada China. Namun ia tak membeberkan kebijakan apa yang dimaksud condong ke Tiongkok itu. 
Rizal Ramli hanya mencontohkan potensi dari tindakan pemerintah seperti yang terjadi pada Negara Srilangka dalam pembangunan pelabuhannya.


Pada tahun 2017 silam, negara di pulau sebelah utara Samudera Hindia itu harus merelakan pelabuhannya, Hambantota dikelola Tiongkok. Akibat pembangunannya dilakukan dengan cara mengutang kepada Negeri Tirai Bambu dan ujung-ujungnya tidak bisa membayar hutangnya.


“Saya mohon maaf, hari ini pemerintahan Pak Widodo (Joko Widodo) makin lama makin condong ke China (Tiongkok). Kita harus bersahabat dengan China, negara besar. Tapi, banyak dari kebijakannya itu yang sangat condong untuk China. Itulah kenapa kita memerlukan perubahan, untuk mengembalikan maksud dan tujuan dari UUD kita. Bahwa Indonesia di kawasan ini harus netral, bebas aktif, memperjuangkan perdamaian dan prosperity,” jelasnya.


Rizal menegaskan, Indonesia wajib lepas dari permainan macam itu. Dengan cara tak memberikan sedikitpun kesempatan pada para negara adidaya menguasai jalur strategis maritim Indonesia.


“Mudah-mudahan pemerintahan baru yang akan datang, akan me-review hal-hal yang dilakukan, kebijakan yang terlalu pro-Beijing yang hari ini dilakukan oleh pemerintah,” pungkasnya.(aln)