SEMARANG – Kampus didorong mampu membangun masyarakat agar memiliki logos, yaitu ilmu pengetahuan yang menciptakan teknologi tepat guna, ethos yaitu etika dan pathos, yang merupakan kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kemandirian ekonomi, politik, dan budaya yang merupakan habitualisasi Pancasila.
Masyarakat, dan parpol harus memahami elemen kebangsaan, termasuk juga menyadari bahwa perbedaan adalah kekayaan perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi keberagaman adalah memperindah bangsa. Pemanggul ideologi Pancasila, bukan tugas dari TNI saja tetapi juga kita bersama-sama.
Demikian kesimpulan yang bisa dipetik dalam Dialog Kebangsaan Hari Pers Nasional 20223 tingkat Jawa Tengah yang mengusung tajuk “Mewujudkan Kampus Kebangsaan” di Gedung Ir Widjatmoko, Kampus Universita Semarang (USM) Jalan Soekarno-Hatta, Semarang, Selasa (14/2).
Hadir sebagai nara sumber dalam forum diskusi tersebut, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Antonius Benny Susestyo, Katib Syuriah PBNU Dr KH Abu Yazid Al Busthomi, Ketua DPW Muhammadiyah Jateng Dr KH Tafsir MAg, Rektor USM Dr Supari ST MT dan Dandim 0733/BS Semarang Kolonel Inf Honi Havana.
Dalam dialog hybrid (luring dan daring) yang dipandu Roshia Martiningrum itu, bertindak sebagai Keynote speaker yaitu Menkopolhukam yang juga Ketua Dewan Penyantun USM Prof Dr Mahfud MD SH SU MIP. Dialog disiarkan secara live oleh Youtube USMTV dan Radio USM Jaya FM.
Stafsus Ketua Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo, menyatakan bahwa pers punya andil besar dalam masa Kemerdekaan, dan saat kini kita butuh narasi kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan.
Pada sisi kain, kampus di Indonesia harus menjadi tempat pembangunan peradaban baru bangsa Indonesia. Pakar komunikasi politik ini menilai, kampus harus membangun masyarakat yang memiliki logos (logika), ethos (etika), dan pathos (jiwa).
Di bagian lain, Rektor USM Supari menilai, sebagai pusat pemikiran, kampus, termasuk USM, sesungguhnya punya peran penting dalam merawat nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai itu, saya mengambil dari singkatan ‘PBNU’, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.
Menurut Supari, USM sendiri sudah memiliki statuta bahwa salah satu visinya adalah mencetak generasi yang memiliki kesadaran dan wawasan kebangsaan. Di Kampus Merdeka ini, bahkan ada UKM bernama UKM Pengawal Ideologi Bangsa (PIB).
”Kami menyiapkan mahasiswa yang menguasai teknologi di era revolusi industri 4.0 dan membentuk karaktar Pancasila melalui UKM PIB. Saya mengajak mahasiswa untuk lebih mengedepankan spirit kebangsaan, ketimbang ke personal. Jadikan keberagaman di Indonesia sebagai keindahan, keunggulan, dan keberkahan,” tandasnya.
Para pembicara lainnya, Katib Syuriah PBNU, KH Abu Yazid Al Busthomi, menyatakan bicara soal kampus kebangsaan adalah bicara soal elemen-elemen kebangsaan. NU sendiri memiliki komitmen kebangsaan yang terbangun dari empat pilar, yaitu komitmen terhadap NKRI yang merupakan harga mati, menerima kebhinekaan sebagai keniscayaan, Pancasila yang diterima elemen bangsa, dan UUD 1945.
”Pancasila adalah dasar negara yang bisa diterima semua elemen bangsa kita. Ini dasar yang diambilkan dari nilai-nilai budaya kita yang diterima oleh semua agama, dan menjadi konsesi para pendiri bangsa. Jika kemudian jika ada perselisihan karena kebhinnekaan, kita sudah punya pegangan yaitu UUD yang juga membantu mewujudkan cita-cita bersama dalam Rumah Indonesia,” bebernya.
KH Tafsir, Ketua DPW Muhammadiyah Jateng menyatakan saat ini masyarakat tergempur oleh media sosial yang rentan mengganggu kehidupan berbangsa. Muhammadiyah sendiri sudah meluncurkan apa yang disebut ‘Fikih (aturan) Bermedia Sosial’. Dia mengatakan, pihaknya memandang Indonesia sebagai negara Pancasila, yang kemudian negara Pancasila diartikan sebagai negara Darul Ahdi Wa Syahadah sebagaimana hasil Muktamar ke-47 di Makassar. Konsep negara itu adalah pernyataan final bahwa bentuk negara Indonesia tidak boleh diganggu gugat lagi.
“Indonesia itu ada karena komitmen, dan komitmen itu tertuang dalam Pancasila. Negara ini dibangun di atas komitmen yaitu Pancasila, dan itulah penyatu negara kita. Kampus harus dibina untuk selalu memiliki komitmen untuk menjaga komitmen Pancasila sebagai akar bangsa Indonesia,” imbuhnya.
Sementara itu, Dandim 0733/BS Semarang Kolonel Inf Honi Havana menandaskan, bahwa semua komponen bangsa memiliki kontribusi yang sama dalam menanamkan nilai kebangsaan. Honi mengingatkan bahwa saat ini ada dua jenis perang, yaitu perang terbuka dalam artian perang senjata, dan perang tertutup dengan target pola pikir warga negara.
”Perang tertutup ini berbahaya, kita nggak ngerasa tiba-tiba warga kita berubah menjadi radikal, tiba-tiba berkelompok-kelompok dan antargolongan mementingkan diri sendiri dan tak menghormati kelompok lain. Maka dari itu, TNI sesuai doktrin seperti pernah disampaikan senior AH Nasution bahwa tugas tentara itu selain memanggung senjata, juga memanggul ideologi yaitu Pancasila. Ideologi inilah yang menyatukan semua komponen,” katanya.
Apresiasi
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam sambutannya yang dibacakan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Jateng Haerudin mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan mendukung kegiatan dialog kebangsaan ini. Sebab kita tahu bahwa negara Indonesia yang kita cintai ini memiliki keanekaragaman suku bangsa bahasa maupun budaya. Indonesia, kata Ganjar, memiliki 17.000 pulau dengan sekitar 478 suku bangsa serta didalamnya ada dialek yang berbeda.
”Ketika keanekaragaman itu membentuk harmoni satu bangsa maka yang muncul adalah sebuah keindahan sebagai sarana memantapkan komitmen dan semangat kebangsaan dalam mendukung dan menjaga hidupnya kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di lingkungan kampus ,” katanya.
Gubernur menegaskan, saling menghormati dan saling menghargai antar berbagai suku dan budaya adalah hal mutlak dan wajib hukumnya bagi seluruh warga negara Indonesia karena masyarakat Indonesia sangat heterogen.
Sementara itu, Menkopolhukam Prof Mahfud MD menyampaikan apresiasi kepada PWI Jateng yang melibatkan kampus untuk memberikan nilai-nilai kebangsaan kepada para mahasiswa dalam forum dialog.
Dia percaya media saat ini menjadi kekuatan besar. Hanya saja, dia mengingatkan kembali apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam perayaan HPN 2023 di Medan, bahwa tantangan media saat ini adalah membanjirnya akun-akun platform digital yang secara langsung ‘mencuri’ ceruk media konvensional.
Maka dari itu, kata dia, Jokowi merancang Publisher Rights untuk melindungi keberadaan media arusutama dengan mewajibkan platform digital global untuk memberikan nilai ekonomi atas konten berita yang diproduksi media lokal dan nasional.
Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip (YAU), Prof Sudharto P Hadi PhD dalam sambutannya mengatakan, merupakan kehormatan dan penghargaan luar biasa USM bersama PWI Jateng menjadi penyelenggara dialog kampus kebangsaan dalam rangka memperingati HPN 2023. Menurutnya, ada dua hal penting yang bisa ditarik dalam dialog. Pertama, adalah tema dialog yang faktual dan urgen, apalagi menjelang perhelatan Pemilu serentak pada 2024. Dia berharap, di tengah fenomena politik identitas dalam Pemilu, forum ini bisa memberikan wawasan kebangsaan kepada para mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan.
”Mahasiswa kami dan lulusannya tak hanya disiapkan menjadi manusia yang cerdas, tapi juga memiliki rasa peduli pada persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa. Sebagai calon pemimpin bangsa, harus dibekali wawasan kebangsaan,” kata mantan rektor Undip itu.
Urgensi kedua, kata Prof Dharto, bahwa tugas perguruan tinggi tak hanya meluluskan sarjana untuk memenuni kebutuhan pasar. Me-match-kan antara dunia kerja dan kompetensi. Tapi lebih dari itu, kampus menjadi pusat pemikiran untuk memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan bangsa.
Dibagian lain, Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS mengatakan, dialog kampus kebangsaan ini adalah bagian dari rangkaian perayaan HPN tingkat Jawa Tengah yang salah satu sub temanya adalah ”Goes to Campus”.
”Kami memilih dengan keyakinan bahwa sejak 2015, PWI Jawa Tengah memang menjalin kemitraan dengan kampus – kampus di Kota Semarang Jawa Tengah, kami ingin masuk ke wilayah akademik. Kami ingin berteman dengan wilayah intelelektual dan berintegritas,” tambahnya.
Dialog menuju kampus kebangsaan ini, kata dia, menyelaraskan dengan apa yang sesungguhnya termaktub didalam amanat undang-undang No 40 tahun 1999 tentang pers yang didalamnya terdapat substansi tentang bagaimana kita membangun agenda-agenda sosial kebangsaan.
Dialog yang berlangsung gayeng, dihadiri antara lain anggota pembina Yayasan Alumni Undip Ir Soeharsojo IPU, Drs Kodradi, Ketua Pengurus YAU Prof Dr Ir Hj Kesi Widjajanti SE MM bersama jajarannya, Senat USM Ketua Prof Dr Hardani Widhiastuti, MM, Psi dan jajaran, pengurus harian PWI Jateng, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Sri Mulyadi bersama jajaran, utusan dari Kejaksaan Tinggi, Bank Indonesia, perwakilan mahasiswa perguruan tinggi di Semarang, serta ormas kepemudaan.(aln)
