SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini masig belum menerima plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2017 dari pemerintah pusat. Namun begitu, berapapun plafon yang diberikan, pemprov Jateng siap untuk bekerja sama dengan perbankan dalam penyaluran KUR.
“Hingga saat ini belum tahu berapa plafon KUR untuk Jateng, tetapi kami sudah mulai persiapan,” kata Ema Rachmawati, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Jawa Tengah.
Menurutnya, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan perbankan sebagai penyalur KUR. Dalam hal ini akan dilakukan koordinasi terkait sistem, sosialisasi, monitoring dan evaluasi.
“Nanti kami koordinasi dengan bank, mau bangun sistem bagaimana dan mensosialisasikannya, memonitoring, serta mengevaluasi bersama,” ungkapnya.
Dijelaskan, hal utama yang dibahas adalah terkait dengan penyaluran KUR pada tahun ini, dimana akan diutamakan untuk sektor produksi. Adapun UKM yang bisa mengakses KUR adalah mereka yang sudah terdaftar dalam sistem informasi kredit program (SIKP).
“Sebetulnya ada banyak persoalan yang berkaitan dengan KUR ini. Oleh karena itu, kami akan bertemu dengan pihak perbankan yang menyalurkan KUR,” jelasnya.
Ema menambahkan, hingga sekarang, jumlah UKM yang terdaftar di SIKP ini baru mencapai 1.270 UKM dari 30 kabupaten/kota. Sisanya masih belum menginput SIKP.
“Hal ini salah satunya yang nanti akan kami bahas,” imbuhnya.
Selain mengundang perbankan, pihaknya juga akan melakukan pertemuan dengan SKPD terkait untuk mengoptimalkan serapan KUR di Jawa Tengah.
Sementara itu, secara keseluruhan penyaluran KUR di Jawa Tengah hingga bulan Januari 2017 mencapai Rp19,4 triliun atau 17,25 persen dari penyerapan nasional. Untuk kredit macetnya hanya 2,5 persen, jadi masih cukup sehat.(aln)
