SEMARANG- Para pengusaha di Jawa Tengah pada tahun depan harus sudah mewaspadai dampak terjadinya tahun politik. Pasalnya, pada tahun 2018 ada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tujuh kabupaten/kota, serta pemilihan gubernur (Pilgub).
Hal tersebut dikatakan ekonom Universitas Kristen satya Wacana (UKSW) Salatiga, Sri Sulandjari, saat menjadi pembicara dalam acara “Outlook Ekonomi 2018: Mengoptimalkan Potensi Daerah dalam Era Digital”, di Hotel Aston Semarang.
Menurutnya, para pengusaha di Jawa Tengah perlu melihat situasi politik yang terjadi di daerahnya, karena tahun politik akan memengaruhi kinerja pekerja atau karyawan di pabrik. Seperti halnya ketika pengusaha mengizinkan pekerjanya mengikuti kampanye, sehingga berpengaruh pada produktivitas kerja.
“Oleh karena itu, pengusaha harus mampu memanajemen karyawannya pada tahun politik, agar situasi politik tidak berpengaruh pada produktivitas kerja karyawannya di perusahaan,” ungkapnya.
Namun demikian, lanjut Sri, di dalam tahun politik tetap ada peluang yang bisa diraih para pengusaha. Dalam hal ini tentunya akan banyak permintaan di bidang barang kebutuhan konsumsi.
“Ini ada peluang produk-produk yang berkaitan dengan Pilgub dan Pilkada, tetapi juga ada tantangan,” ujarnya.
Sri menjelaskan, yang perlu dilakukan pengusaha menghadapi tahun politik adalah menjaga harmonisasi di antara karyawannya. Dengan begitu, meskipun berbeda partai dan berbeda pilihan di dalam perusahaan, para karyawan tetap berhubungan dengan baik dan damai.
“Politiknya biar ada di luar, tapi di dalam perusahaan tetap damai,” jelasnya.
Sementara, Sri juga meminta para pengusaha berhati-hati di tahun politik, terutama yang berkaitan dengan para kandidat. Jangan sampai, antara pengusaha dan kandidat bermain mata untuk mengumpulkan modal kampanye melalui sumber keuangan tidak sah, karena risiko yang dihadapi adalah para penegak hukum.
“Ini sangat merugikan daerah. Para pengusaha jangan masuk ke jalan-jalan tikus, tapi tetap berjalan di relnya,” pungkasnya.(aln)
