SEMARANG – Menjelang peringatan Hari Listrik Nasional tanggal 27 Oktober 2023, PLN bersama Komisi VII DPR-RI dan Kementerian ESDM bekerja sama untuk memberikan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis kepada 1.384 warga yang kurang mampu di Kabupaten Pati dan Grobogan, 14-15 Oktober 2023. Program ini bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi serta taraf hidup masyarakat.
Acara peresmian di Desa Tegalharjo, Kabupaten Pati, dan Desa Pengkol, Kabupaten Grobogan, dirangkaikan dengan penyerahan paket bantuan berupa instalasi listrik rumah 3 titik lampu dan 1 stop kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi, termasuk penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan token listrik perdana senilai 100.000 Rupiah.
Fauzi Arubusman, Vice President Priority Account Executive Swasta dan Bisnis PT PLN (Persero) menyampaikan, masing-masing rumah akan diberikan bantuan listrik dengan daya 900 VA, yang tentunya cukup untuk pemakaian rumah tangga.
“Harapan kami sesuai moto perusahaan kami yaitu “Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik”, dengan adanya listrik ekonomi rumah tangga berjalan lancar dan juga bisa untuk anak – anak belajar lebih nyaman. Kami juga berikan kelengkapannya seperti stop kontak, beberapa mata lampu, biaya penyambungan gratis, pemasangan instalasi juga gratis,” tutur Fauzi.
Komisi VII DPR-RI dan Kementerian ESDM menugaskan PLN untuk mengelola program ini, dengan calon penerima BPBL yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau berdomisili di daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T) dan atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang setingkat. Warga Kabupaten Pati mendapatkan bantuan sejumlah 708 rumah tanggadan Kabupaten Grobogan mendapatkan bantuan sejumlah 676 rumah tangga.
Program ini mendapatkan dukungan positif dari anggota Komisi VII DPR RI, Marwan Jafar, yang berharap program ini dapat diteruskan dan ditingkatkan anggarannya.
“Program ini sangat layak untuk diteruskan di masa depan, bahkan harus kita tingkatkan anggarannya. Saat ini seluruh pihak termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) merespon dengan baik, sehingga secara administratif juga terlaksana lebih mudah,” terang Marwan.
Yurod Saleh, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Pengawasan Obyek Vital Nasional, menegaskan hal senada mengenai keberlanjutan program ini.
“Kegiatan ini akan terus berjalan sampai seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi dan Indonesia terang. Kami sangat mengharapkan input yang jelas dari tiap Kepala Desa terkait dengan warga masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan ini dan program ini adalah gratis tidak dipungut biaya apapun. Selanjutnya akan kita ajukan perencanaannya ke DPR-RI sebagai inisiator,” pungkasnya.(aln)
