SEMARANG – Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran yang dilakukan Pertamina bersama pemerintah merupakan salah satu langkah dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat yang tidak mampu. Dengan demikian, upaya tersebut perlu mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Sumarno, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, masyarakat mampu sudah seharusnya untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi, karena lebih diperuntukkan masyarakat yang tidak mampu. Apalagi hal ini juga berhubungan dengan moral hazard, sehingga harus dipatuhi bersama.
“Kalau namanya produk bersubsidi, ya seharusnya tepat sasaran. Ini kan masalah moral hazard, jadi harus dipatuhi bersama. Yang masuk kategori mampu, ya jangan lah konsumsi BBM subsidi,” tegasnya.
Terpisah, Pengamat Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Lukman Hakim mengatakan, upaya pengendalian penyaluran BBM subsidi melalui penggunaan QR Code dinilai cukup tepat dan harus terus dilanjutkan. Sistem ini memberikan kepastian kepada pengguna BBM bersubsidi yang berhak, serta memudahkan untuk melakukan pengawasan.
“Sudah ada pendaftaran, kemudian verifikasi, serta pembatasan. Metode ini sudah tepat, dan harus berjalan,” katanya.
Namun demikian, lanjut Lukman, klasifikasi pengguna BBM bersubsidi juga harus lebih ketat. Hal ini mengingat masih ada ditemukannya kendaraan dengan klasifikasi mampu, tapi masih menggunakan BBM bersubsidi.
“Mungkin bisa lebih detail lagi dalam pendataan, khususnya klasifikasi kendaraan. Karena mobil kelas – kelas tertentu kan memang gak boleh mengkonsumsi Pertalite, tapi harus Pertamax,” ujar Lukman.
Lukman menyebut, pengendalian penggunaan BBM bersubsidi juga memberikan andil dalam pengendalian inflasi, mengingat harganya yang sudah mendekati harga keekonomian, khususnya seperti Pertamax. Harga yang stabil ini juga memberikan kepastian kepada sektor – sektor ekonomi lainnya.
“Saya contohkan seperti ojek online, itu sudah pasti harganya, itu juga memberikan kepastian kepada konsumen. Jadi, harga juga jelas dan terpantau,” tukasnya.
Seperti diketahui, Pertamina Patra Niaga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pengguna Pertalite, agar mendaftarkan kendaraannya untuk mendapatkan QR Code. Upaya ini dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam rangkaian mewujudkan Subsidi Tepat.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menyebut, langkah ini diambil sebagai upaya perusahaan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan pemerintah untuk produk Pertalite.
“Untuk masyarakat tidak perlu khawatir, prosesnya mudah, tinggal mendaftarkan kendaraannya di website subsiditepat.mypertamina.id untuk mendapatkan QR Code,” terang Irto.
Irto melanjutkan, saat ini uji coba QR Code Pertalite sudah dijalankan di 41 Kota/Kabupaten dan akan segera diperluas di seluruh wilayah Indonesia. Hingga awal Juni 2024, tercatat lebih dari 3,44 juta pengguna Pertalite telah memiliki QR Code.
“Skemanya akan mirip seperti pendaftaran pengguna Solar Subsidi (Biosolar). Mulai dari uji coba hingga nanti ada penerapan full QR Code di wilayah secara bertahap. Dan kami tegaskan ini adalah pendataan, bukan pembatasan. Jika ada kesulitan atau kendala bisa menghubungi Pertamina Call Center 135,” jelas Irto.
Masyarakat yang sudah terdaftar juga mulai terbiasa bertransaksi menggunakan QR Code-nya. Pada awal Juni 2024, sekitar 600 ribu transaksi pembelian Pertalite sudah tercatat menggunakan QR Code, sejak program ini digulirkan pada pertengahan tahun 2023 lalu.
“Artinya memang ketika sudah mendaftar dan sudah terbiasa dengan prosesnya, pengguna tidak ada keluhan dan pembelian tetap mudah. Kami akan terus gencarkan sosialisasi sehingga ketika uji coba diperluas, masyarakat tidak perlu ragu lagi mendaftarkan kendaraan dan menggunakan QR Code-nya,” tutup Irto.(aln)
