SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung upaya perluasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite menggunakan QR Code.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Boedya Dharmawan mengatakan, penggunaan QR Code merupakan salah satu instrument guna memastikan siapa saja yang selama ini mengkonsumsi Pertalite. Data itu kemudian nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi aturan Perpres 191/2014 yang sedang digodog pemerintah pusat.
“Sebenarnya ini untuk mengetahui seberapa jauh Pertalite ini tepat sasaran. Jadi harapannya, karena ini subsidi ya harapannya tepat sasaran,” katanya.
Boedya menjelaskan, masyarakat tidak perlu cemas karena QR Code ini telah diterapkan untuk pembelian Solar. Data QR Code nantinya akan digunakan untuk memastikan pengendalian distribusinya sesuai dengan ketentuan.
“Kalau untuk Solar selama ini di Perpres tersebut, tapi akan dikembangkan peruntukkannya. Tapi untuk pertalite nanti akan dipastikan pengendaliannya sesuai dengan ketentuan,” jelasnya.
Menurutnya, Pemprov Jateng terus memfasilitasi pengendalian konsumsi Pertalite setiap harinya bersama pemerintah kabupaten/kota, agar menyesuaikan dengan kuota yang telah ditentukan. Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tepat sasaran ini akan memberikan keuntungan pertumbuhan ekonomi.
“Subsidi yang tepat sasaran akan digunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif bagi masyarakat yang tidak mampu,” ungkapnya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang (UNDIP), Wahyu Widodo mengakui, pengendalian konsumsi Pertalite memang tidak mudah. Namun demikian, hal itu tetap harus dilakukan secara gradual, mengingat konsumsi BBM bersubsidi juga erat kaitannya dengan lingkungan.
“Pertalite ini kan secara pelan – pelan gradual ke konsumsi BBM ramah lingkungan. Memang tidak mudah dalam waktu yang singkat,” ujarnya.
Wahyu Widodo mengungkapkan, jika konsumsi masyarakat dialihkan ke jenis BBM non subsidi seperti Pertamax tidak akan berpengaruh banyak terhadap inflasi. Namun memang pemerintah selama ini lebih banyak mengantisipasi terhadap dampak psikologisnya.
“Ini terkait dengan ‘timing’ ya, karena penggantian subsidi apapun akan ada dampak psikologisnya. Tapi kalau hitung – hitungan ekonominya, secara teknis tidak akan terlalu besar,” tandasnya.
Seperti diketahui, Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memperluas pendataan QR Code Pertalite di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejauh ini, sudah ada 916.000 kendaraan yang mendaftar QR Code di Jateng dan 109.000 di DI Yogyakarta.(aln)
