SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima hibah dua truk remise dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) setempat, untuk dijadikan kendaraan pengendali inflasi (Kendil). Serah terima dua truk remise tersebut dilakukan di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, pada Kamis (9/1/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, dua truk remise itu sebelumnya digunakan untuk distribusi uang oleh BI Jateng. Selanjutnya, truk tersebut akan difungsikan sebagai kendaraan pengangkut bahan pokok.
“Kehadiran dua truk tersebut diharapkan menjangkau lokasi yang lebih luas dalam memaksimalkan pengendalian inflasi di Jawa Tengah,” katanya.
Dijelaskan, kehadiran Kendil akan menunjang setiap kegiatan operasi pasar. Dua truk tersebut melengkapi empat kendaraan pengendali inflasi lainnya yang sudah dioperasionalkan oleh PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
“Kami berharap dengan lebih banyak kendaraan, maka akan lebih luas jangkauannya, sehingga inflasi di Jateng terkendali,” katanya.
Menurut Sumarno, ke depan pasti ada tantangan mengenai persoalan inflasi. Maka dari itu, dengan hadirnya dua kendaraan itu akan lebih memasifkan kerja-kerja pengendalian inflasi di Jawa Tengah.
Kepala Perwakilan Bank Indinesia Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra mengatakan, dua truk yang dihibahkan itu akan langsung difungsikan untuk mengantar kebutuhan pokok di Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
Rahmat melanjutkan, dalam kerja-kerja pengendalian inflasi di Jawa Tengah, truk tersebut bisa digunakan oleh PT Jateng Agro Berdikari untuk menunjang pembelian bahan pokok langsung dari kelompok tani.
“(Misalnya) PT Jateng Agro Berdikari bisa menyerap bahan pokok dari BUMD di kabupatan/kota yang melakukan gerakan pangan murah dengan membeli dari petani. Apabila bisa beli langsung, Insya Allah inflasi akan terjaga,” katanya.
Dia mencontohkan, inflasi akan sering terjadi pada hari-hari besar seperti keagamaan. Maka dari itu, dia menyarankan, supaya PT Jateng Agro Berdikari bisa membeli beras dari BUMD kabupaten/kota yang serapannya langsung dari gabungan kelompok tani.
“Diharapkan inflasi terjaga, beras bisa murah sampai ke konsumen. Bersamaan dengan itu petani juga tetap untung,” tandas Rahmat.(aln)
