SEMARANG- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan mengenai usaha gadai dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 yang efektif mulai Juli 2016 lalu. Aturan ini memberi kesempatan kepada usaha pergadaian untuk segera mendaftarkan diri sebagai lembaga yang diawasi OJK.
Kepala OJK Kantor Regional 3 Jateng DIY, Bambang Kiswono menjelaskan, kesempatan diberikan selama dua tahun sejak aturan diterbitkan. Dalam periode tersebut, dia memberi banyak kemudahan bagi usaha gadai yang bersedia mendaftar.
“Bagi usaha pergadaian yang sudah berjalan, akan lebih dimudahkan. Mereka tidak perlu memenuhi persyaratan permodalan (Rp 500 juta untuk wilayah kota/kabupaten dan Rp 2,5 M untuk tingkat Provinsi). Usaha gadai yang sudah ada juga tidak akan dibatasi wilayah operasionalnya,” paparnya.
Dia menambahkan, badan hukum lembaga juga tidak harus berbentuk PT atau Koperasi. Setelah selesai mendaftar di OJK, usaha gadai kemudian diberikan waktu satu tahun lagi untuk mengurus izin usaha namun tetap diperbolehkan sambil beroperasi.
Jika tidak dilakukan hingga batas waktu yang ditentukan, maka usaha gadai tersebut bisa mendapat tindakan berupa penutupan usaha. “Aturan ini diterapkan untuk melindungi konsumen,” imbuhnya.
Saat ini, di Jawa Tengah sudah ada dua usaha pergadaian yang sedang mendaftar di OJK, yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Abadi dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Dana Usaha. Dia berharap para pemilik usaha pergadaian segera mendaftarkan diri agar OJK mampu memberi arahan dan pengawasan serta mendampingi pemilik usaha dan masyarakat. (aln)
