Apindo Desak Pemerintah Siapkan Lahan Industri

Apindo Desak Pemerintah Siapkan Lahan Industri

120
0
SHARE

images

SEMARANG- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah mendesak pemerintah bisa menyiapkan lahan industri. Pasalnya, selama ini banyak kalangan pengusaha yang merasa kesulitan mencari lokasi investasi dengan harga terjangkau.

Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi mengatakan, selama ini harga tanah terus melambung naik. Bahkan, harga sudah tidak masuk akal lagi jika masyarakat tahu wilayahnya akan dijadikan lokasi industri.

“Tanah itu ya, kalau tahu mau akan ada industri harganya jadi mahal. Bukannya kami mau gratis, tidak. Tapi harga yang masuk akal dong,” kata Frans Kongi, Kamis (25/2) malam.
Selain itu, lanjutnya, meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk percepatan perizinan usaha, namun seakan sia-sia karena biaya pengurusannya masih dinilai terlalu mahal. Dicontohkan, seperti biaya pengurusan Izin Ganguan atau biasa disebut HO (Hinder Ordonantie), yang bisa mencapai ratusan juta. Belum lagi, izin lingkungan yang memakan biaya Rp500 juta hingga Rp 1 miliar.

“Kalau kita tidak di kawasan industi, kan harus membuat izin lingkungan, dan ini mahal karena harus ada amdal,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi demikian cukup memberatkan pengusaha dan juga bisa menurunkan minat berinvestasi di Jawa Tengah.

“Sekarang pengurusan izin tidak lagi berbelit-belit seperti dulu. Hanya saja persyaratan-persyaratan untuk mendapat perizinan itu yang sulit. Biayanya terlalu mahal bagi kalangan industri, sebab mereka kan belum berporduksi, tapi sudah menanggung biaya besar,” ungkapnya.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD)  Jateng, Sudjarwanto Dwiatmoko menuturkan, mahalnya biaya investasi bukan ada pada perizinan, melainkan lebih kepada penyusunan dokomen.

“Kenapa dokumennya menjadi mahal? Karena dibutuhkan langkah pemahaman bersama antara pemrakarsa kegiatan, dengan stakeholder dan masyarakat yang terkena dampak. Proses itulah yang kadang-kadang lama, dan mahal serta membutuhkan pakar. Kalau pemerintah tidak menguntip untuk itu,” pungkasnya.(aln)

LEAVE A REPLY