SEMARANG- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kini mewajibkan para pesertanya untuuk memiliki KTP elektronik. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan pendataan kepesertaan, sehingga pemberian hak-hak peserta pun akan lebih mudah.
Kepala Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Tengah-DIY Cabang Majapahit, Heri Purwanto mengatakan, sampai saat ini masih ada peserta yang belum memiliki NIK atau KTP elektronik. Dengan begitu, di sistem BPJS masih dianggap belum mutakhir.
“Dari 1.342.000 peserta BPJS Ketenagakerjaan di Jateng-DIY, yang datanya sudah mutakhir baru 97%, dan tinggal 3% lagi yang kami genjot,” katanya, disela kegiatan Rekam e-KTP on site BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinsosnakertransduk, dalam rangka mensukseskan program e-KTP pekerja di PT Sai Apparel Industries, kemarin.
Untuk itu, lanjutnya, agar verifikasi pendataan berhasil, maka peserta harus segera melengkapinya melalui kepemilikan KTP elektronik. Adapun untuk mendorong masyarakat dalam hal ini calon peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki KTP elektronik, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransuk) Provinsi Jawa Tengah.
“Kami juga melibatkan instansi terkait di masing-masing kabupaten/kota,” ujarnya.
Menurutnya, pentingnya kelengkapan KTP elektronik tersebut untuk melengkapi data diri peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pada KTP elektronik tersebut terdapat kartu chip yang nantinya dapat digunakan oleh BPJS Ketenakerjaan untuk mengetahui secara detail data peserta.
“Di KTP elektronik kan juga ada sidik jari, nantinya ini berguna pada saat kondisi tertentu. Misalnya, si peserta mengalami kecelakaan kerja, tanpa harus ditanyai siapa namanya, cukup dengan menggunakan sidik jari akan diketahui secara lengkap data peserta tersebut,” ungkapnya.
Pada kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mengundang ratusan karyawan perusahaan PT Sai Apparel Industries untuk mengikuti kegiatan rekam e-KTP. Dalam hal ini, Disnakertransduk melalui instansi di tingkat Kabupaten/Kota mendata dan melayani secara langsung verifikasi data ini.
Heri menambahkan, PT Sai Apparel Industries sendiri merupakan perusahaan yang dijadikan pilot project dari program ini. Jika efektif, maka program akan dilakukan di perusahaan-perusahaan padat karya yang lain.
“Sementara ini kami lebih memprioritaskan perusahaan padat karya, sehingga program bisa berjalan lebih efektif. Tentunya akan kami telusuri dulu seberapa banyak karyawan di perusahaan tersebut yang datanya belum terekam di KTP elektronik,” ungkapnya.(aln)
