*Pelaksanaan Sensus Ekonomi
SEMARANG- Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng menerjunkan 39.101 orang untuk melakukan sensus ekonomi di seluruh wilayah Jateng. Hasil dari sensus tersebut akan menjadi sebagai dasar Pemerintah melakukan evaluasi atau mengeluarkan keputusan terkait kebijakan ekonomi.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, Margo Yuwono mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi ini mencakup seluruh sektor ekonomi kecuali sektor pertanian. Adapun untuk persiapannya sendiri sudah dilakukan dua tahun terakhir ini, dan puncak pendataan pada 1-31 Mei 2016.
“Seluruh sektor usaha akan kita sensus, termasuk sektor e-commers, yang saat ini sedang marak. Sensus kali ini jelas berbeda dengan sensus 10 tahun lalu, karena sektor bisnis pasti bertambah,” katanya, usai apel Siaga Sensus Ekonomi Jateng tahun 2016 di Lapangan Simpang Lima Semarang, kemarin.
Dijelaskan, rekrutmen petugas yang jumlahnya mencapai 39.101 sudah dilakukan sejak bulan Januari hingga Februari. Seluruh petugas sensus setelah mengikuti apel siaga selanjutnya, akan mengikuti pelatihan, dimana tujuan pelatihan adalah agar petugas memahami konsep dan definisi sensus ekonomi.
Pelatihan, pembinaan, dan pemberian pemahaman perlu dilakukan, agar seluruh petugas berangkat dari konsep dan definisi yang sama ketika bertugas memperoleh data.
“Untuk pelatihan sendiri melibatkan 1.050 instruktur pengajar. Dari hasil pelatihan diharapkan petugas memiliki pemahaman yang sama, dengan begitu, data yang diperoleh para petugas akan dapat dibandingkan,” jelasnya.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menuturkan, kondisi ekonomi Jateng tidak perlu ditutup-tutupi dalam pelaksanaan sensus tersebut. Oleh karena itu, seluruh petugas sensus melakukan pendataan sedetail mungkin, dan sebenar-benarnya.
“Jadi jangan sampai keliru, karena kalau keliru maka kebijakannya juga keliru,” ujarnya.
Menurut Ganjar, dengan hasil data yang valid dan tidak ditutup-tutupi akan terbaca dengan benar kondisi ekonomi di Jawa Tengah. Akan diketahui kondisi kemiskinan bagaimana, kondisi pengangguran bagaimana.
“Dengan data yang benar, sehingga perlakuan kita terhadap kondisi yang ada bisa dilakukan dengan tepat. Apa nanti kebijakan publik yang akan diambil pun menjadi tepat,” tegasnya.(aln)
