SEMARANG- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo terus menyerukan ajakan kepada seluruh masyarakat, terutama para Wajib Pajak (WP) untuk memanfaatkan program Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Hal tersebut disampaikan langsung dalam acara Sosialisasi Tax Amnesty yang digelar di Hotel Patra Jasa Semarang, Selasa (9/8) malam.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjumpai langsung para Wajib Pajak (WP) wilayah Jawa Tengah, di Hotel Patra Jasa Semarang. Acara dihadiri oleh lebih dar 2.500 pengusaha dan pejabat di wilayah Jawa Tengah, termasuk Gubernur, Pangdam dan Kapolda.
Jokowi mengatakan, program Tax Amnesty ini merupakan salah satu upaya dalam stabilisasi perekonomian nasional. Apalagi, tekanan ekonomi global dan dunia saat ini sangat dirasakan oleh semua negara, termasuk Indonesia.
“Pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara anjlog, bahkan ada yang minus. Ini juga dikaitkan dengan geopolitik yang menyebabkan ketidakpastian di semua lini. Hampir semua negara menarik investasi sebesar-besarnya ke negaranya, termasuk Indonesia,” katanya.
Ditambahkan, saat ini banyak negara saling berebut uang dan berebut investasi. Dan Indonesia pun sama.
“Tapi perbedaannya adalah yang bertahun-tahun tidak dikerjakan, dimana pada dasarnya kita memiliki dana itu, tapi masih ada yang disimpan di bawah kasur, bawah bantal dan luar negeri,” imbuhnya.
Apakah Presiden tahu? “Saya pastikan, saya tahu semua. Data nama, alamat dan nomor telepon mereka yang masih menyimpan dana, saya tahu semua. Tapi, data itu hanya akan digunakan untuk kebaikan bangsa dan negara,” jelasnya.
Menurutnya, uang itu lama tidak diurus. Maka, negara membuatkan payung hukum untuk memberikan kepastian.
“Ini kami buat Undang-Undang Tax Amnesty. Ini sudah ada kepastian hukum. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.
Menurutnya, kita ini hidup di Indonesia, dengan kemudahan dan rejeki di Indonesia, serta tinggal pun di Indonesia. Jadi, mengapa uangnya harus disimpan di luar negeri.
“Untuk itu kami terus gencarkan Amnesti Pajak. Ini sebenarnya simpel, penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Pembebasan sanksi administrasi, penghentian proses pidana perjakan, dan lain-lain. Jangan dikaitkan dengan lain-lainnya, dan tidak perlu ditakutkan,” ungkapnya.
Presiden menuturkan, syarat Amnesti Pajak itu hanya menyampaikan aset-aset secara jujur, mengungkap harta yang kita miliki, lalu membayar uang tebusan. Sudah tidak perlu lain-lain.
“Dalam Undang-Undang, data WP itu tetap terjamin kerahasiaannya. Tidak dikaitkan dengan lainnya. Ini hanya untuk urusan pajak saja,” tegasnya.
Adapun jika para Wajib Pajak bingung akan uang yang sudah diungkap mau dikemanakan, pemerintah sudah menyiapkan formulasinya. Bahkan, syukur kalau mau untuk diinvestikan langsung lebih baik.
“Pemerintah juga sudah menyiapkan formulasi untuk investasi, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Ada banyak sektor yang bisa dibidik, mulai dari infrastruktur, transportasi, pelabuhan, energi listrik, dan lain-lain,” paparnya.
Sejak didengungkan Tax Amnesty, Jokowi mengaku, dari data yang ada saat ini sudah masuk 1.810 orang Wajib Pajak yang melaporkan dananya dengan jumlah Rp11,8 triliun. Jumlah tersebut memang masih terlalu sedikit, namun cukup dimaklumi karena masih dalam tahap pemanasan.
“Pengawasan Tax Amnesty saya lakukan sendiri. Saya bentuk tim satgas sendiri di luar Kementrian. Jadi saya pastikan, saya akan tahu semuanya,” tandasnya.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengaku, program Amnesti Pajak selama ini memang masih banyak menuai pertanyaan dari masyarakat. Ada ketakutan dan lain-lain.
“Melalui kegiatan ini, warga tidak perlu dalam ketakutan, tapi dengan kegembiraan, karena telah dijelaskan langsung oleh Presiden. Presiden hadir langsung untuk memberikan jaminan dan menjawab keraguan Wajib Pajak tentang kepastian hukum Undang Undang Pengampunan Pajak,” pungkasnya.
Sementara, Sosialisasi Tax Amnesty oleh Presiden RI ini sebelumnya telah dilakukan di Surabaya, Medan, Jakarta dan Bandung. Sosialisasi langsung oleh Presiden ini menggaris bawahi pentingnya kebijakan Amnesti Pajak, yang diharapkan akan membawa efek positif bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, termasuk bagi pembangunan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, likuiditas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi.
Melalui program Pengampunan Pajak yang berlaku hingga 31 Maret 2017, pemerintah memberikan kesempatan bagi semua Wajib Pajak dari seluruh kalangan, baik karyawan maupun pengusaha, baik Wajib Pajak kecil maupun besar, untuk mendapatkan penghapusan atas pokok pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan.
Untuk mendapatkan semua manfaat ini, Wajib Pajak hanya perlu membayar sejumlah Uang Tebusan dengan tarif yang sangat ringan. Batas waktu kebijakan Amnesti Pajak dan tidak akan diperpanjang di masa yang akan datang, sehingga Wajib Pajak harus segera memanfaatkan kesempatan berharga ini.
Program Amnesti Pajak memberi manfaat bagi Wajib Pajak dan bagi upaya pembangunan menuju Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera.(aln)
