BPJAMSOSTEK Gencarkan Implementasi Inpres 2/2021

AUDIENSI VIRTUAL- BPJAMSOSTEK melakukan audiensi virtual dengan jajaran Kemenhub, terkait implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 02/2021, yang bertujuan mendorong optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. FOTO : IST/ANING KARINDRA


*Audiensi Virtual Bareng Kemenhub

JAKARTA- BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) terus aktif menjalin
koordinasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 02/2021, yang bertujuan mendorong optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kali ini giliran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang disapa Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, didampingi jajaran Dewas dan Direksi.

Dalam audiensi virtual yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi tersebut, Anggoro menyampaikan, pihaknya siap bekerjasama dengan Kemenhub untuk mendorong implementasi Inpres 02/2021. Anggoro juga mengusulkan dukungan dari Kemenhub berupa edaran kepada perusahaan transportasi online dan transportasi darat serta sosialisasi bersama tentang jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Dinas Perhubungan di 34 provinsi. Anggoro juga mengusulkan kepastian perlindungan bagi Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) di jajaran Kemenhub.

Audiensi kali ini sekaligus juga mencetuskan komitmen Kemenhub dan BPJAMSOSTEK untuk menjalin Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada ruang lingkup transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian di bawah Kemenhub dan integrasi data. Integrasi data ini dilakukan agar kedua belah pihak dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Budi Karya Sumadi menyatakan, pihaknya siap mendukung implementasi Inpres 02/2021 dengan menjalin PKS, dan membuat Surat Edaran serta sosialisasi bersama terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kami juga akan mendaftarkan PPNPN yang ada di jajaran Kemenhub, jika memang belum tersedia anggaran, maka akan kami anggarkan pada anggaran tahun berikutnya,” tegas Budi Karya Sumadi.

Berdasarkan data yang disampaikan pihak Kemenhub, terdapat setidaknya 24 ribu lebih PPNPN di jajaran Kemenhub, namun belum ada otomatisasi terkait pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaannya.

Lebih lanjut Anggoro menjelaskan, pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini dalam memberikan rasa aman, dan menjamin kesejahteraan pekerja.

“Apalagi kalau kita lihat, Kemenhub membawahi berbagai jenis usaha transportasi, yang bisa dibilang memiliki risiko kerja yang cukup tinggi. Mengharuskan pelaku usaha untuk memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan adalah solusi untuk memberikan kenyamanan dalam bekerja dan kepastian masa depan yang sejahtera,” tutur Anggoro.

Dirinya menjelaskan, dengan membekali para pekerja di sektor transportasi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan, sekaligus juga berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional, yang tentu erat kaitannya dengan sektor transportasi itu sendiri.

Menutup audiensi tersebut, Anggoro kembali mengingatkan pentingnya memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memperoleh ketenangan dalam bekerja dan kesejahteraan di hari tua nanti.

“Kami harap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di bidang transportasi bisa segera terwujud, sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakatnya” tutup Anggoro.

Sementara itu, Kepala BPJamsostek Klaten Noviana Kartika Setyaningtyas menyambut baik komitmen Kemenhub dalam memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkup Kemenhub. Noviana menilai para pekerja di sektor transportasi memiliki risiko tinggi dalam kecelakaan kerja.

BPJAMSOSTEK Klaten, kata Noviana, siap menindaklanjuti komitmen ini dengan menggelar pertemuan seta sosialisasi kepada satuan kerja (satker) maupun unit pelaksana teknis (UPT) bekerjasama dengan pemerintah daerah atau Stakeholder yang ada.

“Kami juga siap melakukan sosialisasi Program dan Manfaat BPJAMSOSTEK serta memberikan perlindungan kepada pegawai Non-ASN di lingkungan Kementrian Perhubungan sehingga mereka dapat bekerja secara nyaman dan aman,” tandas Noviana.(aln)